Bantuan khusus mahasiswa (BKM) = Suap Negara untuk Penghancuran Idealisme Mahasiswa?

Pasca kenaikan harga BBM pada tanggal 23 Mei 2008 kemarin, aksi demonstrasi masyarakat terutama mahasiswa masih bergulir, kebijakan pemerintah yang dianggap sepihak dan tidak atas nama rakyat tersebut makin membuat gerah mahasiswa dan menimbulkan anggapan bahwa Pemerintah tidak aspiratif terhadap rakyat, aksi yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa yang tidak pro dengan pemerintah hanya dianggap sebagai sebuah hiburan demokrasi di Indonesia.

Dan pasca kenaikan BBM, aksi protes yang semakin gencar dilakukan oleh mahasiswa makin brutal, entah karena klimaks kekesalan yang sudah di ubun-ubun, atau memang seperti inilah cara mahasiswa mencari perhatian pemerintah. Tindakan refresif yang juga dilakukan oleh aparat kepolisian semakin gencar ketika menangani aksi protes mahasiswa seperti yang terjadi di kampus UNAS dan UKI di Jakarta baru-baru ini. Dan sepertinya pemerintah pun sudah bosan menjadi objek yang terus disudutkan oleh mahasiswa, oleh karena itu, beberapa hari setelah pengumuman kenaikan BBM, dan ditengah gelombang aksi protes mahasiswa, pemerintah pun seperti mendapat “wangsit”, apa “wangsit” itu? Ya…pemerintah berencana menganggarkan milyaran rupiah dari APBN untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) khusus untuk mahasiswa yang tergolong kurang mampu ! dan direncanakan pencairan dana tersebut akan mulai di distribusikan di semester ganjil tahun 2008 mendatang.

Rupanya pemerintah berpikir, mahasiswa protes atas kenaikan BBM karena pasti berdampak secara tidak langsung pada kehidupan social mahasiswa, untuk itu solusi tepat untuk meredam amarah mahasiswa ya dengan jalan diberi dana kompensasi biar mahasiswa “tenang” dan berhenti menyudutkan pemerintah karena pemerintah telah “berbaik hati” pada mahasiswa. Wah..wah..ternyata dibalik kecerdasan pemerintah, otak mereka ada yang terbuat dari “udang” juga ya? Ternyata selama ini aksi protes yang dilancarkan mahasiswa itu Cuma dianggap sebagai cara “main belakang” mahasiswa untuk meminta “belas kasihan” dari pemerintah! Ternyata pemerintah selama ini tidak pernah menganggap bahwa demonstrasi mahasiswa itu untuk membela kepentingan rakyat yang hak-nya terinjak-injak oleh pemerintahnya sendiri!!

Dan menurut beberapa aktivis, sebenarnya BLT khusus mahasiswa itu merupakan bantuan yang “haram “jika diambil oleh mahasiswa, karena dana kompensasi itu merupakan hak rakyat , anggaran yang harusnya diperuntukkan bagi rakyat tapi kemudian dialihfungsikan sebagai dana kompensasi untuk BLT mahasiswa. Dan menurut mereka, BLT yang dicanangkan pemerintah itu hanya sebagai “uang tutup mulut” supaya mahasiswa menghentikan gelombang aksi menolak kenaikan BBM dan beralih menjadi pendukung pemerintah! Lagipula bukankah sudah ada program Beasiswa untuk tingkat Perguruan Tinggi? Jika mau membantu mahasiswa, naikkan saja nominal beasiswa-nya, gampang kan?

Padahal sebenarnya, ketika pemerintah mulai merencanakan kenaikan BBM dan pemberian BLT, tidak ada sama sekali rencana pemerintah yang menggolkan BLT khusus mahasiswa dan rencana tersebut muncul begitu saja ketika aksi protes semakin merajalela dan menyudutkan pemerintah. Meski pemerintah sendiri membantah alas an tersebut, tapi ya..itulah “hebatnya” pemerintah lempar batu sembunyi tangan demi melancarkan “aksi pembalasannya” terhadap bentuk idealisme mahasiswa.

Untuk itu, sebagai mahasiswa yang punya idealisme tinggi dan kepedulian tinggi terhadap kepentingan rakyat, cobalah untuk kita kembali berpikir secara cerdas, pantaskah kita menerima “uang suap” dari pemerintah yang akhirnya akan mematikan jiwa perjuangan kita? Pantaskah jika harga perjuangan kita selama ini hanya dibayar Rp500rb/semester ? dan pantaskah jika kita menerima uang yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat? Jika memang pantas kita menerimanya, maka jangan pernah bangga lagi jika kita masih disebut MAHASISWA SEJATI!!!

Opini aksi 21 Mei 2008 (koalisi FKMB)

Kembali gaung suara mahasiswa bergema, kali ini pemerintah kembali “berulah”, setelah beberapa waktu lalu menanggapi kenaikan harga minyak dunia, Presiden SBY berjanji bahwa Indonesia tidak akan terpengaruh pada kenaikan tersebut dan menjamin bawha BBM tidak akan dinaikkan. Namun ternyata, hanya berselang waktu singkat, akhirnya Presiden “menyerah” , berdalih demi menyelematkan APBN, kemudian berencana menaikkan BBM terhitung mulai 1 Juni 2008. dan kembali rakyat yang harus menjadi “tumbal” dari kebijakan pemerintah tersebut, belum lagi kenaikan resmi, masyarakat sudah antre minyak, harga-harga sembako melonjak tajam. Tidak hanya sampai disitu, pemerintah pun berniat menarik dan menghilangkan subsidi dan kemudian menggantinya dengan dana kompensasi Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menurut beberapa pakar ekonomi, dampak dari kenaikan BBM akan berimbas utamanya pada rakyat, karena kemungkinan besar angka kemiskinan akan semakin bertambah akibat harga sembako yang naik dan mahal, juga bertambahnya pengangguran akibat PHK besar-besaran yang akan dilakukan perusahaan demi menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Namun pemerintah masih “ngeyel” dan tetap melaksanakan kebijakannya menaikkan BBM.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) pun yang dikatakan pemerintah sebagai alternative subsidi pun tidak tepat, pemberian BLT yang hanya sampai 12 bulan dengan rincian uang tunai sebesar Rp100.000/kk + Beras 15kg bukan solusi yang saat ini tepat bagi rakyat. BLT hanya akan menjadi media pembodohan masyarakat, juga akan menjadi masalah social seperti yang terjadi pada pemberian BLT tahun 2005, BLt lebih banyak tidak tepat sasaran, orang yang sebenarnya masih mampu malah menerima BLT sedangkan yang miskin justru tidak terdaftar sebagai penerima BLT, belum lagi kasus2 yang lain, apa pemerintah tidak belajar dari pengalaman tersebut? BLT justru juga rawan korupsi!

Kondisi masyarakat belum siap dengan berbagai dampak dari kenaikan BBM, kebijakan pemerintah tersebut justru akan menjadi “racun” yang akan membunuh rakyat dengan perlahan-lahan. Seperti inikah potret pemerintah yang mencintai rakyatnya? Bahkan di momentum Harkitnas, bagaimana Indonesia mau bangkit jika pemerintahannya saja justru membuat rakyat Indonesia semakin terpuruk dan jatuh?

Untuk itu, seluruh mahasiswa Banjarbaru yang tergabung dalam Forum Komunikasi Mahasiswa Banjarbaru menuntut pemerintah dalam hal ini para anggota DPRD yang terhormat untuk :

1. Berpihak pada rakyat dan mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana kenaikan BBM juga pemberian kompensasi BLT karena BLT sama sekali tidak mendidik rakyat.

2. Efisiensi BBM untuk kendaraan dinas

3. Penghematan anggaran dinas dengan mengurangi kunjungan keluar daerah yang tidak jelas.

Demikian tuntutan kami, dan kami beraksi demi rakyat dan tidak atas dasar mencari keuntungan, karena tugas sebagai mahasiswa adalah sebagai media perjuangan atas hak-hak rakyat yang dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Tolak BBM dan BLT (Perjuangan Tanpa Henti)

"Cuba Pang takuni wan diri kita, sudahkah kita peduli wan pendidikan di Banjarbaru"

Tanggal 2 Mei diperingati sebagai hari Pendidikan Nasional, merupakan memontum penting bagi dunia pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tunggi. Banjarbaru dikenal dengan jargon-nya yaitu Kota Pendidikan, dan sepatutnyalah ketika diberi gelar seperti itu maka yang harus terjadi adalah mutu dan kualitas pendidikan yang sangat terjamin, mulai dari sarana dan prasarananya hinggga fasilitas-fasilitas pendidikan yang mendukung.

Namun, sudahkah potret pendidikan berkualitas tinggi terealisasi di lapangan? Sudahkah terdata bahwa seluruh warga Banjarbaru bebas Buta Aksara? Sudahkah terdata bahwa gedung-gedung sekolah tidak ada yang bocor? Sudahkah terdata bahwa anak-anak kurang mampu masih dapat terus bertahan walau biaya SPP kian hari kian mahal? Bahkan untuk masalah UAN saja, pemerintah hanya bisa meminta peserta UAN untuk menyiapkan diri, namun ternyata pemerintah sendiri yang terlihat tidak siap dengan UAN, ini terbukti dari banyaknya kasus kekacauan UAN, bahkan ada yang sampai tertukar soal ujian, ini mengakibatkan konsentrasi para peserta UAN jadi buyar, tapi mana tanggungjawab pemerintah?

Pendidikan gratis memang belum tercanangkan oleh pemerintah Banjarbaru, tidak seperti halnya didaerah- daerah luar Kalimantan yang sudah berani memprogramkan pendidikan gratis walau dilakukan pada saat kampanye Pilkada, dan sebenarnya tidak patut ketika kualitas pendidikan menjadi ”barang” yang diperjualbelikan atau dijadikan modal untuk kemenangan Pilkada, karena tanpa Pilkada pun, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Hal tersebut pula yang disadari oleh KAMMI Komisariat Banjarbaru, bahwa tanggungjawab pendidikan adalah tanggungjawab bersama, bagi KAMMI Hardiknas tidak boleh hanya sekedar menjadi Hari libur Nasional atau cuti bersama, dan tidak boleh pula hanya menjadi momentum yang diperingati dengan Upacara semata, namun momentum Hardiknas harus mampu melahirkan dan memperbaharui komitmen bahwa persoalan Pendidikan di Banjarbaru adalah persoalan bersama, bukan hanya menjadi tanggungan pemerintah atau Dinas Pendidikan, dan momentum Hardiknas harus melahirkan sebuah cita-cita kebangsaan yaitu mencerdaskan seluruh rakyat dalam ruang lingkup Banjarbaru.

Untuk itu, di momentum Hardiknas ini pula KAMMI Komisariat Banjarbaru mengharapkan pemerintah dan masyarakat juga seluruh mahasiswa di Banjarbaru untuk :

1. Ikut berpartisipasi bersama-sama dengan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan mulai dari gedung sekolah yang rusak dan mengganggu aktivitas belajar hingga peningkatan sarana dan fasilitas-fasilitas pendidikan terutama untuk sekolah-sekolah yang berada di pinggiran kota juga perguruan-perguruan Tinggi di Banjarbaru
2. Menjelang UAN SMP/MTs/sederajat dan UAN SD/MI/sederajat, pemerintah lebih berhati-hati dengan persiapan UAN, jangan sampai kekacauan UAN yang terjadi pada siswa SMA/MA/sederajat terulang kembali.
3. Lebih meningkatkan kepedulian terhadap persoalan-persoalan dunia pendidikan di Banjarbaru, contoh real, penyediaan taman bacaan, toko buku murah yang menjadikan Banjarbaru layak menjadi kota Pendidikan, karena tanggungjawab pendidikan adalah tanggungjawab bersama.
4. Meminta kepada pemerintah untuk merealisasikan anggaran dana pendidikan sebesar 20% dari dana APBD

Demikian pernyataan KAMMI, semoga Hardiknas ini menjadi momentum untuk membuka hati kita akan pentingnya sebuah kepedulian terhadap dunia pendidikan. Wallahualam bish shawab.